Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat upaya pencapaian Millennium Development Goals (MDG’s) dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
Hal tersebut dikatakan Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH saat melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR-RI di Jakarta (Senin, 14/6/2010) yang dipimpin dr. Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR-RI.
Hal tersebut dikatakan Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH saat melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR-RI di Jakarta (Senin, 14/6/2010) yang dipimpin dr. Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR-RI.
Kementerian Kesehatan telah menyusun rencana pelaksanaan Inpres tersebut yang tujuan utamanya adalah pencapaian MDG’s nomor 1,4,5,6 dan 7, yaitu upaya menurunkan prevalensi gizi buruk, menurunkan angka kematian anak (bayi dan balita), menurunkan angka kematian ibu, serta penanggulangan penyakit menular, kata Menkes.
Menurut Menkes, upaya yang dilakukan Kemenkes dalam menurunkan prevalensi kurang gizi adalah: 1) Penimbangan balita di posyandu untuk deteksi dini; 2) Pemenuhan Buffer Stock MP ASI; 3) Perawatan anak gizi buruk di rumah Sakit atau Puskesmas perawatan; 4) Surveilans gizi di Puskesmas kabupaten/kota; 5) Pemberian vitamin A pada balita; 6) Pemberian Fe pada Ibu hamil dan nifas; 7) Pemberian Garam beryodium pada masyarakat; 8) ASI ekslusif selama enam bulan.
Upaya ini menunjukkan hasil menggembirakan karena berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, terlihat keberhasilan dalam upaya penurunan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang. Prevalensi nasional gizi buruk pada balita adalah 5,4% dan gizi kurang pada balita adalah 13,0%. Keduanya menunjukkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk pencapaian program perbaikan gizi (20%), dan target MDG’s pada 2015 (18,5%) telah tercapai pada 2007.
Ditambahkan Menkes, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKIBA) merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan menjadi prioritas pada RPJMN 2010-2014. Pada tahun 2002-2003 penurunannya sudah mencapai 35 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2002-2003) dan tahun 2007 semakin turun menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2007).
Upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian bayi dan balita yaitu dengan memberikan akses pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin melalui Jamkesmas. Akses ini meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kebidanan dasar, pelayanan perbaikan gizi, revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), pemberantasan penyakit menular, dan revitalisasi kewaspadaan pangan dan gizi.
Kemudian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan anak, kegiatan program kesehatan difokuskan pada peningkatan penggunaan buku Kesehatan Ibu & Anak (KIA), kunjungan/perawatan neonates, penanganan komplikasi neonatal, kunjungan/perawatan bayi, pemantauan perkembangan balita, penanganan balita sakit dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), ujar Menkes.
Menkes mengatakan, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia telah mengalami penurunan dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002-2003 menjadi 228 per 100.000 kelahiran pada tahun 2007 (SDKI, 2007). Tantangan kedepan masih besar, karena target pencapaian penurunan AKI pada tahun 2015 adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup.
Sementara itu dalam penanggulangan penyakit menular khususnya HIV/AIDS, Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya seperti konseling dan testing HIV secara sukarela/voluntary counseling and testing (VCT) di 248 Rumah Sakit, 214 Puskesmas, 17 RS Jiwa, 11 BP4, 35 Klinik Rutan & lapas, 31 Klinik perusahaan dan 157 LSM, menunjuk 234 RS Rujukan ARV di 33 provinsi, melatih 189 RS di 31 provinsi, serta cakupan ART (ODHA dalam pengobatan) sampai Maret 2010 sebanyak 16.684 orang (60,3%), ujar Menkes.
Menurut Menkes, strategi inovatif yang telah dilakukan Kemenkes adalah penguatan Pokja AIDS sektor kesehatan, penguatan kapasitas manajemen dan teknis program di semua tingkatan, penguatan dan pengembangan sistem informasi dan surveilans, pengembangan kolaborasi TB-HIV, pengembangan fasilitas layanan konseling dan test HIV, diagnostik dan pengobatan, peningkatan advokasi dan kemitraan antar semua stakeholder, peningkatan promosi program, peninjauan seluruh kebijakan sektor kesehatan yang menghambat penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS, perencanaan dan dukungan dana yang memadai yang berasal dari sumber dana dalam negeri (APBN dan APBD) dan luar negeri.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.idpuskom.publik@yahoo.co.id, info@puskom.depkes.go.idinfo@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.idkontak@puskom.depkes.go.id.
0 komentar:
Posting Komentar